Dituding Pj Gubernur Polisi Permainan Politik, Mendagri Siap Pertaruhkan Jabatan
By Admin
nusakini.com--Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo merasa heran, kenapa sekarang penempatan perwira tinggi Polri dan TNI sebagai penjabat gubernur dipersoalkan. Tahun lalu, di pemilihan kepala daerah serentak 2017, ia juga mengangkat satu perwira tinggi polri, Irjen Carlo Tewu dan Mayjen TNI Soedarmo jadi penjabat di Sulawesi Barat dan Aceh. Dan, tidak ada yang mempersoalkan. Dua daerah yang dipimpin perwira tinggi Polri dan TNI itu juga aman-aman saja selama Pikada.
Bahkan lanjut Tjahjo, penempatan jenderal aktif sebagai penjabat, tidak hanya dilakukan saat sekarang saja, di era pemerintahan Jokow-Jusuf Kalla. Waktu dulu pun, di era pemerintahan sebelumnya, ada juga jenderal aktif yang diangkat jadi penjabat gubernur.
"Sama pemerintahan yang lalu pun ada, ada jenderal aktif. Silahkan buka. Ini kan untuk bangsa dan negara, enggak perlu curiga," kata Tjahjo, di Jakarta, Jumat (25/1).
Jadi kata dia, tidak usah curiga. Apalagi sampai menduga dan menuding, pengangkatan perwira tinggi Polri dan TNI sebagai penjabat bentuk permainan politik. Ia menepis dugaan itu. Bahkan ia siap mempertaruhkan nama serta jabatannya sebagai Mendagri, jika itu jadi permainan politik.
"Enggak ada, saya jamin. Saya pertaruhkan nama, jabatan saya. Saya pertaruhkan pertanggungjawaban saya pada presiden," katanya.
Tahun kemarin, ia juga mengangkat dua perwira tinggi dari Polri dan TNI untuk jadi penjabat di Aceh dan Sulawesi Barat. Dan, tidak ada yang mempersoalkan. Bahkan jalannya Pilkada di Aceh dan Sulawesi Barat di apresiasi karena berlangsung aman dan lancar. Padahal dua daerah itu masuk kategori daerah rawan.
"Tahun kemarin juga aman, Sulbar dan Aceh aman. Ini perlu figur yag gampang berkoordonasi," kata dia.
Tjahjo juga mengaku heran dengan tudingan pengangkatan dua perwira tinggi Polri untuk jadi penjabat di Jawa Barat dan Sumatera Utara sebagai permainan politik. Sebab, gubernur Jawa Barat sekarang, masa baktinya berakhir pada bulan Juni. Begitu juga dengan Gubernur Sumatera Utara, masa jabatannya berakhir Juni.
Sementara ia sebagai Mendagri, tak boleh mengurangi masa jabatan kepala daerah, walau satu hari sekali pun. Di sisi lain, pemungutan suara Pilkada di Jabar dan Sumut serta daerah lainnya, digelar pada bulan Juni. Jadi ia heran saja, dengan dugaan adanya permainan. Lain soal, jika penempatan penjabat gubernur itu dilakukan sekarang. Tentu, itu akan menimbulkan tafsiran lain. Tapi ini, penjabat baru akan menjabat pada bulan Juni, dimana pemungutan suara telah dilakukan.
"Jabar mau main apa? Wong selesainya gubernur Jabar itu Juni. Sumut juga Juni, Pilkadanya Juni. Lha iya, gimana mau maen. Kecuali sekarang, diganti orang boleh curiga. Mepet sekali kalau mau main. Lagi pula sekarang juga profesional, saya minta izin tertulis pada Kapolri, pada Menkopolhukam untuk jabatan itu. Kan enggak mungkin saya lepas eselon I Kemendagri, bisa kosong," katanya.
Tjahjo menambahkan, usulan penjabat telah diajukan ke Presiden. Tinggal menunggu Kepresnya. " Ini kan demi menjaga stabilitas daerah. Bulan juni ini, kan ada ini yang juga penjabatnya sampai selesai Pilkada seperti Jawa Timur, enggak ada masalah," ujarnya.
Tentang siapa nanti, yang akan jadi penjabat atau apakah usulan bakal disetujui, kata Tjahjo sepenuhnya itu terserah Presiden. Dan, tak mungkin ia membohongi Presiden. Yang ribut, hanya tidak tahu saja. Disangkanya, penjabat yang diangkat akan langsung menjabat saat ini juga. Ini berbeda dengan Kalimantan Barat, dimana masa jabatan gubernur berakhir kemarin. Sementara Jabar, dan Sumut, masa jabatan gubernurnya berakhir Juni. Jadi berbeda.
"Enggak mungkin saya membohongi presiden. Orang yang enggak tahu, sekarang dicopot, beda kalau Kalbar selesai kemarin. Ini Jabar dan Sumut, masa jabatan gubernurnya berakhir Juni," katanya. (p/ab)